Le gouvernement indonésien pousse les régions à accélérer la reconnaissance légale des terres coutumières

Kementerian Agraria dan Tata Ruang bersama Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah didorong untuk mempercepat pengadministrasian serta pendaftaran tanah ulayat di Indonesia. Kebijakan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi peraturan pertanahan yang berlangsung di Kota Sorong pada Rabu, 18 November 2026.
Percepatan Pengakuan Hukum Adat
Proses pendaftaran tanah ulayat memerlukan surat keputusan resmi dari kepala daerah sebagai pengakuan terhadap masyarakat hukum adat setempat. Berdasarkan regulasi terbaru, tahapan pendaftaran terbagi menjadi penetapan subjek hukum oleh pemerintah daerah serta pencatatan dan penerbitan sertifikat oleh kementerian terkait.
Inventarisasi Tanah Di Papua
Wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya menjadi fokus utama setelah sebelumnya melalui tahap inventarisasi bersama akademisi universitas setempat. Sejumlah kabupaten dan kota di kedua provinsi tersebut telah memiliki data titik indikatif tanah ulayat yang memerlukan verifikasi lanjutan.
Kepastian Hak Atas Tanah
Koordinasi lintas lembaga ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas wilayah adat bagi masyarakat setempat. Validasi data lapangan terus dilakukan agar proses pencatatan aset tanah ulayat dapat berjalan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Résumé rédigé par Clans et Tribus d’après Kompas.com.